‘Civil Effect’ ijazah lulusan perguruan tinggi

Berdasarkan surat yang dikirimkan dari Departemen Pendidikan Nasional Dirjen Pendidikan Tinggi (DIKTI) kepada Pimpinan PTN (Perguruan Tinggi Negeri), Pimpinan PTS (Perguruan Tinggi Swasta), dan Koordinator Kopertis I – XII dan ditembuskan kepada Mendiknas, Sekjen Depdiknas, Irjen Depdiknas, Kepala BKN, Sekretaris dan direktur di lingkungan Ditjen Dikti, Ketua BAN-PT, Kepala Pusat Informasi dan Humas Depdiknas, Ketua STIH Padang, no surat: 2428/D/T/2008 tertanggal 29 Juli 2008 mengenai ‘Civil Effect’ ijazah lulusan perguruan tinggi.

Isi surat sebagai berikut:

Berkenaan dengan  berbagai pertanyaan tentang ijazah perguruan tinggi dikaitkan dengan akreditasi oleh pemerintah yang wajib dimiliki oleh setiap program studi dan perguruan tinggi, bersama ini dengan hormat kami sampaikan hal-hal berikut:

  1. Ijin penyelenggaraan suatu program studi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi merupakan akreditasi oleh pemerintah yang wajib dimiliki oleh setiap program studi, sedangkan penilaian oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) adalah akreditasi dari lembaga independen yang dipergunakan untuk menentukan peringkat tertentu. Apabila terdapat lembaga selain instansi pemerintah yang mensyaratkan peringkat akreditasi dari BAN-PT hal tersebut merupakan kewenangan lembaga yang bersangkutan.
  2. Merujuk surat Kepala Badan Kepegawaain Negara nomor: K26-30/V97-8/57 tanggal 1 November 2004, maak ijazah lulusan perguruan tinggi negeri/swasta dinyatakan sah dan mempunyai civil effect bagi pembinaan karir pegawai negeri sipil, sepanjang mempunyai izin penyelenggaraan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan proses pembelajarannya sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian untuk diketahui, dan atas perhatian saudara kami ucapkan terima kasih.

Direktorat Jenderal,

Fasli Jalil

NIP.131124234

%d blogger menyukai ini: